Narasaka.id

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)

Nomor: 014/NSKA/HSE/VII/2026

Pada hari ini, , disepakati Perjanjian Kerjasama secara elektronik antara:

1. Saka — Senior Programmer @narasaka.id, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. — — Klien / Pemilik Proyek, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1 — Definisi

Dalam SPK ini yang dimaksud dengan "Pihak Pertama" adalah [Nama/Brand Anda] selaku pelaksana proyek, dan "Pihak Kedua" adalah pemberi kerja yang merupakan pemilik proyek Sistem HSE & Fatigue Management berbasis web.

Pasal 2 — Ruang Lingkup Pekerjaan

Pihak Pertama merancang dan membangun 7 modul (Dashboard & Auth, Fit To Work, Take 5, Hazard Report, Tasklist & Monitoring, PTO, dan Modul Inspeksi) sesuai paket yang dipilih Pihak Kedua, mengacu pada Ruang Lingkup Proyek (Scope) yang tercantum pada bagian proposal ini.

Pasal 3 — Hak & Kewajiban Para Pihak

Pihak Pertama berkewajiban mengirim progres pekerjaan dengan Ruang Lingkup yang disepakati. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan data/kebutuhan teknis secara tepat waktu, dan memberikan umpan balik pada masa User Acceptance Test (UAT), serta sesuai dengan tenggat waktu pada Pasal 6.

Pasal 4 — Nilai Kontrak & Skema Pembayaran

Total nilai proyek sesuai paket terpilih (lihat Termin 1: 50% pembayaran di awal saat penandatanganan, Termin 2: 50% sisanya dibayarkan setelah UAT selesai dan sebelum serah terima source code final.

Pasal 5 — Jangka Waktu & Tahapan Pekerjaan

Pekerjaan diselesaikan sesuai tahapan pada Timeline proposal, terhitung sejak seluruh kebutuhan awal dari Pihak Kedua lengkap. Perubahan Workflow/Timeline proposal ini, akan berdampak pada penyesuaian tenggat waktu penyerahan.

Pasal 6 — Perubahan Lingkup Pekerjaan (Change Request)

Permintaan penambahan fitur/modul di luar Ruang Lingkup yang telah disepakati akan dikenakan biaya tambahan sesuai kompleksitas pekerjaan dan akan didiskusikan sebelum dikerjakan.

Pasal 7 — Garansi & Pemeliharaan

Pihak Pertama memberikan garansi perbaikan bug (bug-fix) selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal serah terima final, di luar penambahan fitur baru atau perubahan requirement.

Pasal 8 — Kerahasiaan

Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh data terkait pekerjaan ini secara bertanggung jawab, termasuk data karyawan, struktur organisasi, dan seluruh dokumen internal yang dibagikan selama masa pengerjaan.

Pasal 9 — Force Majeure

Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) di luar kendali Para Pihak yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pekerjaan, Para Pihak akan menyepakati penyesuaian jadwal secara musyawarah tanpa membebankan sanksi kepada kedua belah pihak.

Pasal 10 — Pemutusan Perjanjian

SPK ini dapat diakhiri lebih awal apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Apabila pembatalan dilakukan sepihak oleh Pihak Kedua setelah Termin 1 dibayarkan, DP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan sebagai kompensasi pekerjaan yang telah berjalan.

Pasal 11 — Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan SPK ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat antara Para Pihak.

Pasal 12 — Tanda Tangan Elektronik & Keabsahan

Persetujuan elektronik berupa kode OTP (email/WhatsApp) yang dilakukan Pihak Kedua sah secara hukum sesuai ketentuan UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, dan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan tanda tangan basah.

Pasal 13 — Penutup

Demikian SPK ini dibuat dan disetujui secara elektronik oleh Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.